Rencana Pemprov. DKI Jakarta melalui PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan menggandeng perusahaan mitra dalam proyek listrik sampah ini, yakni Fortum asal Finlandia, sesungguhnya proyek ini pernah gagal tahun 2016 masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan MoU di tanda tangani oleh Pjs. Gubernur Jakarta Sumarsono.
Namun Proyek PLTSa Sunter tersebut batal karena dasar pelaksanaannya yaitu Perpres No.18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas permohonan “gugatan” uji materiil Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah yang diajukan oleh Direktur Green Indonesia Foundation, H. Asrul Hoesein bersama 15 orang pemohon perorangan dan Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), BaliFokus, KruHA, Gita Pertiwi dan Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi).
Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016. Setelah dibatalkan Perpres 18 Tahun 2016 diatas, berbagai upaya Kementerian LHK dengan melibatkan hampir seluruh menteri dan para menteri koordinator telah menerbitkan lagi Perpres No. 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional – Jaktranas – Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tanggal Pengundangan (24 Oktober 2017), tapi terselip program PLTSa di dalamnya. Sungguh hebat akal konseptor Jaktranas Sampah.
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengibaratkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bak teroris. Hal itu didasari penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sebagai persoalan global yang tidak memandang batasan wilayah geografis.
“Ini masalah global, ini masalah strategis regional. Asap seperti terorisme, tidak kenal batasan wilayah,” ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunla), Jakarta, Selasa (19/12).
Karena itu pemerintah merasa perlu menggelar rapat koodinasi terkait karhutla.
“Ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah global. Kalau terjadi kebakaran, ramai-ramai memarahi Indonesia. Asapnya bisa lewat batas negara ke Malaysia, ke Singapura. Mereka marahnya ke Indonesia,” ujar Wiranto yang juga menyorot posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia.
Dalam rapat tersebut, Wiranto mengapresiasi kerja sama institusi yang membuat jumlah kebakaran hutan dan titik panas (hotspot) berkurang sepanjang 2017.
Wiranto menyebut ada penurunan signifikan pada jumlah hotspot yang mencapai 70 ribu pada 2015, menjadi 2 ribu pada tahun ini. Begitu juga angka kebakaran hutan yang mencapai 2 juta hektare di 2015, menjadi hanya 150 hektare pada 2017. Selain itu angka kasus pembakaran hutan dan lahan tahun ini hanya 26 kasus, dibanding 2015 yang mencapai 275.
Wiranto mengaku selain ada faktor iklim yang lebih basah, kerja keras semua pihak dalam hal ini pun menjadi penentu menurunnya titik panas itu.
Sebelumnya, pekan lalu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik agar pemerintah tak cepat puas akibat adanya penurunan titik panas.
“Harus diingat, menurut BMKG, tahun ini termasuk tahun kemarau basah, sehingga ada peningkatan curah hujan,” ujarnya Ketua Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL Rika Fajri pada diskusi Catatan Akhir Tahun 2017 ICEL di Jakarta, Jumat (15/12).
Rika mengatakan penanganan karhutla bukan hanya tentang pemadaman titik api. Akan tetapi ada dua aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pemulihan hutan dan lahan yang terbakar. Dua aspek tersebut, menurutnya, belum dilakukan Pemerintah secara memuaskan.
Ilustrasi : ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Bantahan KLHK
Dalam (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunla) hari ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya membantah berkurangnya titik panas (hotspot) dan kebakaran hutan di 2017 karena pengaruh iklim basah.
“Ini adalah hasil yang dicapai seluruh bagian, bukan hanya karena perubahan iklim. Beberapa tahun lalu kita lihat usahanya standar, tapi tahun ini bulan Maret sudah harus standby,” kata Siti.
Siti mengatakan, KLHK dan beberapa Menko berhasil membangun sistem komunikasi yang baik dengan perangkat daerah dan masyarakat. Sudah terbangun jaringan komunikasi termasuk lewat media sosial.
“Saya menekankan bahwa dalam dua tahun terkahir, terlihat sekali berbagai upaya dan sistem kami kerahkan. Ketika ada hotspot, dilakukan koordinasi dari bawah-atas, atas-bawah. Pola-pola yang dibangun masyakat dan sistem monitoring bekerja dengan baik,” tutur Siti.
Siti juga memaparkan beberapa data terkait keberhasilan itu berdasarkan data dari satelit Noah yang digunakan ASEAN. Ada penurunan jumlah hospot sebanyak 98% dari tahun 2015 hingga 2017.
Selain itu, berdasarkan data satelit Terra dari BMKG dan LAPAN terpantau ada 70.900 hotspot di seluruh Indonesia para 2015. Lalu turun menjadi 3.000 pada tahun berikutnya, dan menjadi 2.411 pada tahun ini.
