ICEL

ICEL

Talkshop: Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut

Pada 4 Juni 2018, Madani Institute menyelenggarakan Talk-shop yang mengusung tema Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut. Diskusi ini diikuti oleh beberapa lembaga seperti Kaoem Telapak, Econusa, CIFOR, Rainforest Foundation Norway, FWI, Greenpeace, TuK Indonesia, Rainforest Alliance. Narasumber Talk-shop adalah Lorelou Desjardins dari Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Dr. Chris Malins dari Cerulogy.

Lorelou Desjardins dari RFN memaparkan perkembangan pembahasan tentang European Union Directive tentang posisi dan proporsi kebijakan biofuel generasi pertama sebagai energi terbarukan dalam kerangka penurunan emisi dari deforestasi (selanjutnya disebut Renewable Energy Directive). Menurut Desjardins, komoditas minyak kelapa sawit tidak menjadi satu-satunya isu yang diperdebatkan dalam draf revisi Renewable Energy Directive. Terlebih, ia menanggapi bahwa pandangan tentang draf Renewable Energy Directive jika disahkan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia adalah keliru. Renewable Energy Directive bicara tentang target pengurangan emisi dari deforestasi pada sektor energi terbarukan dengan usulan mengeluarkan biofuel generasi pertama dari kategori energi terbarukan. Biofuel selama ini menjadi salah satu komponen yang ada dalam daftar energi terbarukan, akan tetapi hasil penelitian yang dijadikan rujukan komisi dan parlemen menunjukkan bahwa biofuel yang bersumber dari pertanian pangan (food-based) kontraproduktif dengan upaya mengurangi deforestasi.

Dalam usulan perubahan Renewable Energy Directive, isu kelapa sawit hanyalah sebagian kecil dari hal yang dibahas. Tahap yang sedang dijalankan sekarang adalah proses pembahasan poin-poin usulan directive dari versi proposal yang diajukan komisi dan bahan dari council. Pada Januari 2018, parlemen EU melakukan voting dan memilih untuk mengeluarkan kelapa sawit dari target energi terbarukan yang disubsidi.

Secara sederhana menurut Desjardins, peta aktor dalam pembahasan Renewable Energy Directive adalah: (1) NGOs di EU menginginkan tidak ada bahan makanan yang digunakan untuk bahan bakar, (2) Perusahaan minyak menginginkan lebih banyak kelapa sawit, dan (3) petani Eropa yang menginginkan impor kelapa sawit dikurangi. Sejauh ini, perusahaan minyaklah yang menurut pengamatan RFN mempunyai kekuatan paling kuat (dalam lobi dan sumber daya).

Perkembangan pemanfaatan biofuel meningkat pesat pada tahun 2014. Parlemen EU tidak mengatakan agar impor kelapa sawit dihentikan, tapi menginginkan agar subsidi ke biodiesel dari sumber kelapa sawit dihentikan. Keputusan Parlemen adalah agar penambahan penggunaan kelapa sawit yang diproyeksikan meningkat paska 2020 tidak lagi disubsidi. Namun, lagi-lagi, keputusan ini sekarang sedang dalam tahap pembahasan karena memang demikianlah mekanisme yang harus dilalui sebelum mengesahkan directive seperti ini.

Pembicara kedua, Dr. Chris Malins memaparkan hasil penelitiannya tentang proyeksi dampak dari kebijakan biofuel terhadap ekspansi sawit dan perubahan iklim. Secara garis besar, hasil penelitiannya menunjukkan korelasi antara kebijakan biofuel dengan perubahan iklim. Menurut Dr. Malins, perkembangan produksi dan konsumsi biofuel sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah di bidang biofuel. Pasar biofuel menjadi sumber serapan terbesar bagi produksi kelapa sawit. Sementara, perluasan kelapa sawit berasosiasi dengan deforestasi dan deforestasi kontraproduktif dengan upaya menanggulangi perubahan iklim.

Penelitian Dr. Malins menyimpulkan bahwa permintaan dan penggunaan biofuel yang bersumber dari kelapa sawit akan terus meningkat signifikan dan mengakibatkan sekitar 4.5 juta hektar hutan dibabat, termasuk 2.9 lahan gambut pada tahun 2050. Oleh karena itu, dalam rangka menghentikan angka deforestasi penting sekali ada intervensi kebijakan seperti yang akan dilakukan EU–jika keputusan Parlemen EU disepakati–karena akan menekan angka permintaan (demand). Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sudah tidak memasukkan biofuel dari kelapa sawit ataupun bahan pangan lainnya sebagai bagian dari sumber energi terbarukan.

Diskusi dilanjutkan dengan membahas konteks Indonesia dengan peserta diskusi. Topik pembahasan lebih lanjut dalam diskusi dianataranya: Pertama, penting untuk meluruskan pandangan bahwa draf Renewable Energy Directive yang ada saat ini tidak hendak menghentikan impor kelapa sawit di Indonesia tetapi menghendaki agar biofuel dari kelapa sawit untuk konsumsi transportasi dan listrik serta pemanas tidak lagi dihitung sebagai konsumsi kotor energi terbarukan.

proporsi biofuel dari kelapa sawit dari kategori sumber energi terbarukan. Kedua, peningkatan produktivitas kelapa sawit perlu dijaga agar tidak mengakibatkan ekspansi deforestasi. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk pekebun skala kecil dan masyarakat agar dapat menjalankan produksi perkelapasawitan secara berkelanjutan. Keempat, kebijakan perkelapasawitan di Indonesia mensyaratkan pembenahan tata kelola penggunaan lahan secara menyeluruh jika ingin sejalan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan target pengurangan emisi.  (Isna)

 

 

Referensi:

  • Driving Deforestation: The Impact of expanding palm oil demand through biofuel policy – Dr. Chris Molins, January 2018
  • For peat’s sake: Understanding the climate implications of palm oil biodiesel consumption, Dr. Chris Molins, April 2017