ICEL

ICEL

Tata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Januari hingga September 2018 Indonesia mengalami delapan deretan gempa bumi. Dua diantaranya dilalui dengan duka yang mendalam. Gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terjadi 459 kali dalam kurun waktu yang singkat yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 60-an orang luka-luka serta mengakibatkan kerugian secara moril dan materil.

Dalam waktu sebulan, gempa juga terjadi pada wilayah Sulawesi Tenggara. Gempa yang disusul oleh tsunami ini, meluluh lantakkan Kabupaten Donggala. Tercatat hingga saat ini 2.010 orang meninggal dunia, dan melumpuhkan sendi perekonomian Kabupaten Donggala. Isak tangis tak terbendung tatkala korban syok atas kehilangan kerabat, dan kehilangan harta dan benda. Indonesia menangis. Berbekal kejadian pada tsunami Aceh 2004 lalu, Indonesia sigap dalam penanganan pasca bencana. Namun, tidak sigap dalam siaga bencana.

Pada 2012 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia. BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Sayangnya peta yang dikeluakan oleh BNPB menjadi sebuah peringatan diatas kertas bagi pemerintah daerah. Resiko bencana tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa mitigasi bencana dimulai dari perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruangnya. Saat ini banyak daerah yang sedang melakukan revisi tata ruangnya, kesempatan emas untuk mengawal: Pertama, RTRW daerah sudah harus memuat peta kerawanan bencana; Kedua, arah pemanfaatan wilayah rawan bencana tidak kontraproduktif. Pembangunan skala besar dan Infrastruktur vital tidak diletakan di daerah rawan bencana; Ketiga, Perencanaan memuat mitigasi bencana seperti wilayah evakuasi, wilayah “green belt” buat penahan abrasi dan penghambat gelombang.

“Sebenarnya RTRW telah memuat peta kerawanan bencana. Sayangnya, banyak sekali implementasi peta RTRW ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. RTRW ini seharusnya menjadi acuan dalam penerbitan izin lingkungan. Salah satu contohnya adalah pada pemberian izin tambang di Desa Podi oleh Bupati Tojo Una-Una merupakan hal yang keliru sebab pada wilayah tersebut merupakan wilayah rawan bencana. Dalam konsistensi penegakan hukum tata ruang, wilayah yang berpotensi bencana tidak dibenarkan mengeluarkan perizinan pertambangan,” ujar Rika.

Hal senada juga disampaikan oleh Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Margaretha Quina, bahwa sebenarnya RTRW telah memberikan rambu-rambu wilayah mana saja yang rawan bencana. Ini dapat terlihat pada RTRW Kabupaten atau Kota yang tingkat kedetailannya paling tinggi.

Sumber : Loka Data

 

RTRW ini seharusnya menjadi acuan dalam penerbitan izin lingkungan. Untuk kegiatan yang wajib Amdal, pemeriksaan kesesuaian proyek dengan RTRW merupakan tahap pertama. Jika tidak sesuai dengan RTRW, maka Amdal seharusnya tidak dinilai namun dikembalikan. Logika ini sangat mudah dipahami dalam konteks kerawanan bencana. Karena, proyek-proyek vital tentu dialokasikan pada lokasi-lokasi yang tidak rawan bencana.

“Namun, Peraturan Pemerintah (PP) RTRW Nasional (RTRWN) justru melangkahi logika ini dengan mengizinkan pelanggaran tata ruang untuk proyek-proyek strategis nasional melalui pasal 114a. Beberapa proyek strategis nasional didesain untuk dibangun di lokasi-lokasi yang sesungguhnya telah diketahui rawan bencana dalam RTRW Kabupaten atau Kota. Dengan pasal 114a PP RTRWN, Amdal juga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  Apalagi jika mekanisme Amdal dan Izin Lingkungan sebagaimana didesain dalam PP terkait pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi berbasis online atau online single submission (OSS) efektif berlaku. Dengan demikian, dua instrumen mitigasi bencana yang seharusnya kita optimalkan justru semakin terjauhkan dari fungsi idealnya. Hal ini tentu memperparah kerentanan bencana kita,” ujar Quina kembali.

 

Artikel ini disusun sebagai memperingati hari Pengurangan Bencana Alam Internasional yang jatuh pada tanggal 13 Oktober 2018