ICEL

ICEL

Teknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5/2017). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara.

Proyek PLTU batubara yang belum memasuki tahap konstruksi masih bisa dibatalkan. Investasinya bisa dialihkan untuk memasang teknologi pengontrol emisi di PLTU batubara yang ada.

 

JAKARTA, KOMPAS — Prediksi kelebihan suplai listrik pada grid Bali-Jawa bisa menjadi faktor untuk mengalihkan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara kepada teknologi pengendali emisi udara. Langkah ini bisa lebih bermanfaat bagi kualitas ambien udara serta mencegah jebakan kerugian di masa depan akibat pembangunan pembangkit listrik yang kotor dan mahal.

Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU batubara) mahal karena harga batubara terus melambung. Harga batubara acuan (HBA) periode Januari 2018 sebesar 95,54 dollar AS per ton atau naik 1,6 persen dibandingkan HBA Desember 2017 yang sebesar 94,04 dollar AS per ton. Kemudian, HBA Januari 2018 lebih tinggi ketimbang HBA Januari 2017 yang sebesar 86,23 dollar AS per ton (Kompas ,5 Februari 2018).

Padahal, 60 persen pembangkit yang dioperasikan PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi primer. ”Jadi, terbukti PLTU yang berasal dari energi fosil batubara ini tidak murah seperti paradigma yang dibangun selama ini,” kata Bondan Andriyanu, pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Minggu (11/2), di Jakarta.

Di sisi lain, program pembangkit listrik 35.000 MW sebagian diisi dengan pembangunan PLTU batubara yang akan menghasilkan kelebihan pasokan listrik dengan margin cadangan sebesar 71 persen untuk grid Jawa-Bali pada 2026. Kelebihan ini berpotensi terjadi sebagai dampak dari menurunnya pertumbuhan ekonomi dan penjualan listrik PLN.

Berdasarkan analisis yang dilakukan koalisi Breakfree Indonesia, terdapat sembilan proyek pembangunan PLTU baru yang belum memasuki tahap konstruksi dengan total 13 GW sehingga masih bisa dibatalkan. ”Dengan asumsi bahwa diperlukan Rp 26 triliun untuk membangun setiap 1.000 MW PLTU batubara, maka dengan membatalkan proyek ini, pemerintah dapat menghindari pengeluaran negara sebesar Rp 350 triliun untuk produksi listrik yang nanti tidak terserap,” kata Bondan.

Masukan ini telah dikirimkan Greenpeace Indonesia ke Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini sekaligus menanggapi angka baku mutu emisi dalam draf revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008.

Bondan mengatakan, investasi itu bisa dialihkan pada pemasangan teknologi pengontrol emisi pada setiap PLTU batubara. Tujuannya agar PLTU bisa memenuhi baku mutu emisi dalam rancangan revisi permen LH itu.

Mengutip studi bersama Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dan Kajian Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan (CSE, organisasi berbasis di India) tahun 2017, Bondan menyebutkan, diperlukan biaya sebesar Rp 105 juta-Rp 315 juta per MW kapasitas PLTU batubara untuk mengurangi emisi particulate matter (PM), Rp 525 juta-Rp 840 juta per MW kapasitas PLTU untuk mengurangi emisi NOx, dan Rp 210 juta-Rp 315 juta per MW kapasitas PLTU untuk mengurangi emisi SOx.

Pencemaran udara

Secara terpisah, Dwi Sawung, pengampanye Energi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mengatakan, harga listrik dari PLTU batubara terkesan murah—saat harga batubara murah—terkait dengan teknologi pengendali emisi udara. Listrik seolah murah karena teknologi yang dipakai tak menjamin kualitas udara yang sehat.

”Jangan lupakan eksternalitas dari dampak pencemaran udara akibat emisi PLTU yang terlalu tinggi ini. Biaya kesehatan, seperti biaya berobat karena penyakit akibat pencemaran udara tidak pernah dihitung,” katanya.

Selain itu, PLTU batubara menghasilkan limbah fly ash dan bottom ash mengandung merkuri. Pengelolaan limbah ini pun, kata Dwi, belum ketat sehingga membahayakan lingkungan yang terpapar logam berat itu.

Secara terpisah, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Dasrul Chaniago meminta LSM menyuarakan isu ini ke kementerian/lembaga terkait. Angka baku mutu dalam revisi permen LHK ini pun dinilai terlalu ketat oleh Kementerian ESDM.

 

Sumber :https://kompas.id/baca/utama/2018/02/12/teknologi-kendali-emisi-bisa-diterapkan/