ICEL

ICEL

Terbitkan IMB, Langkah Mundur Komitmen Anies Tolak Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Jambi Link)

Jakarta, law-justice.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengucap janji kepada warga DKI, khususnya penduduk di pesisir pantai Jakarta, akan menghentikan proyek reklamasi saat  mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Namun, setelah resmi terpilih sebagai pemimpin Kota Jakarta, Anis justru menerbitkan sebanyak 932 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan buatan tersebut. Hal ini tak pelak sangat mengejutkan para nelayan dan warga pesisir di Teluk Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya IMB untuk bangunan di diatas Pulau C dan Pu|au D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari Gubernur Anies dalam menghentikan reklamasi secara keseluhan.

IMB terbit tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang. Artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dan Pulau D.

“Dalam syarat penerbitan IMB jelas harus ada kesesuaian fungsi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, sampai dengan saat ini belum ada rencana peruntukan ruang di atas pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun. Padahal setiap pembangunaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya didasarkan pada Perda mengenai RZWP-3-K” kata Marthin Hadiwinata, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional indonesia (KNTI) di gedung LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Bahkan lebih jauh dia meminta Anies agar bersikap tegas terhadap pengembang. hal itu agar keadilan yang sama juga didapat oleh warga DKI yang mengalami penggusurana dengan alasan tidak ada IMB.

“Bangunan gedung yang telah berdiri dan tidak memiliki IMB jelas harus diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan tidak hanya itu kami tetap konsisten untuk menuntut dibongkarnya pulau reklamasi yang sudah terbangun. Denda yang dibayarkan oleh pengembang, menjadi cara memutihkan pelanggaran tata ruang tersebut.” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pegiat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza Tiara. Menurut dia penerbitan IMB juga menunjukkan pertentangan antara komitmen Gubernur Anies untuk menentukan pemanfaatan Pulau C dan D setelah kajian menyeluruh atas pulau tersebut. Pemerintah Provinsi seharusnya menentukan terlebih dahulu peruntukan Pulau C dan Pulau D kemudian menentukan tata ruang bagi pulau tersebut.

“Pemerintah seharusnya menentukan terlebih dahulu peruntukan Pulau C dan Pulau D sebelum menerbitkan IMB, kajian yang dijanjikan oleh Gubernur Anies sampai saat ini belum selesai dan gubernur belum menentukan sikap kelanjutan pulau -pulau yang sudah terbangun, termasuk pilihan untuk membongkar pulau-pulau tersebut,” ujar Ayu.

Dia menilai Pemerintah Provinsi Jakarta mengambil jalan pintas dengan menggunakan Pergub No. 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E untuk menerbitkan IMB. Padahal menurutnya, Pergub ini bukan merupakan aturan tata ruang, sebab aturan tata ruang merupakan kebijakan publik yang harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang pembahasannya melibatkan wakil rakyat di DPRD.

Tidak hanya itu, pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di atas atau sama dengan 25 hektar di kota metropolitan wajib izin dan dokumen lingkungan. Namun hingga kini, belum jelas apakah bangunan yang ada di Pulau C dan Pulau D sudah memiliki AMDAL dan izin Iingkungan atau tidak.

”Pemerintah tidak transparan kepada masyarakat terkait penerbitan izin lingkungan di Pulau C dan Pulau D. Masyarakat yang tinggal di Teluk Jakarta harus dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dan penerbitan izin Iingkungan pembangunan bangunan Pulau C dan D. Tanpa adanya AMDAL dan izin Iingkungan, IMB tidak boleh terbit. Sebelumnya Koalisi telah mengajukan keberatan terhadap perubahan izin lingkungan Pulau C, D dan Pulau G” kata Ohiongyi Marlno, Kepala Divisi ` Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Berdasarkan kenjanggalan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Pemprov Jakarta untuk mencabut IMB bangunan di Pulau C dan d dan membongkar pulau reklamasi yang telah dibangun, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat luas terutama nelayan di Teluk Jakarta.

 

Sumber : https://www.law-justice.co/artikel/67493/terbitkan-imb-langkah-mundur-komitmen-anies-tolak-reklamasi/