ICEL

ICEL

Terbitkan Peraturan Anti-SLAPP

Orang orang yang bergerak di bidang lingkungan,

termasuk saksi ahli, harus mendapat perlindangan.

Jika tidak, mereka rawan dikriminalisasi.

 

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Participation) untuk melindungi orang yang bergerak dibidang lingkungan, termasuk saksi ahli terkait lingkungan. Namun, apabila hal ini membutuhkan proses panjang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menerbitkan peraturan menteri anti-SLAPP.

Peraturan pemerintah anti-SLAPP tersebut sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur hak dan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya hak dan akses berpartisipasi, UU ini juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tuntutan ataupun gugatan hukum.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam konferensi pers Koalisi Anti-Mafia Tambang dengan tema “Selamatkan Basuki Wasis” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (16/4/2018).

Ahli kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, Basuki Wasis, digugat perdata oleh terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat.

Gugatan itu dilayangkan setelah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/2/2018), Basuki Wasis yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa pada KPK menyebut izin usaha pertambangan nikel yang diterbitkan secara ilegal oleh Nur Alam bagi PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara Rp 2,7 triliun. Kerusakan lingkungan ditemukan di areal hutan di Kabaena yang dibuka bagi tambang nikel seluas 357,2 hektar (Kompas, 13/4/2018).

 

Perlindungan negara

Henri menyatakan prihatin karena gugatan itu dilakukan pada akademisi yang membela kepentingan lingkungan. ”Jika gugatan ini diterima, akan jadi teror bagi siapa saja yang menjadi ahli di persidangan,” katanya. Dia menilai gugatan tersebut terjadi karena tak ada perlindungan dari negara terhadap Basuki Wasis yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh KPK.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (lCW) Tama Satrya Langkun mengatakan, seharusnya saksi ahli memiliki kebebasan dalam mengungkapkan temuannya dari sebuah perkara berdasarkan kajian akademis. Namun, langkah hukum yang dilakukan Nur Alam dinilai sebagai upaya intimidasi terhadap saksi ahli.

Basuki Wasis menyatakan kecewa jika kesaksiannya berujung pelemahan terhadap dirinya. la hanya menjalankan amanat KPK dan KLHK untuk melakukan valuasi kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan oleh PT Anugrah Harisma Barakah.

Dia menambahkan, penghitungan valuasi kerugian Negara dalam kasus izin usaha pertambangan nikel yang diterbitkan secara ilegal untuk PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, sesuai dengan prosedur yang ada di KLHK.

Terkait kasus yang dialami Basuki Wasis, akhir pekan lalu di Jakarta. Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan memberikan dukungan kepada Basuki ¬†Wasis sesuai prosedur. “Bagaimanapun posisi Pak Basuki Wasis (menjadi saksi ahli) atas permintaan KLHK, maka kami bertanggung jawab untuk mengatasi,” katanya.

Pihaknya pun bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta KPK. Ia tak ingin pengalaman Basuki Wasis digugat karena kesaksian keilmuan ini membuat pakar-pakar lain tak lagi mau bersaksi di kursi pengadilan.

Terkait PP anti-SLAPP, Siti Nurbaya mengatakan, pembahasan peraturan menteri anti-SLAPP sedang diintensifkan. “Sudah enam kali pertemuan,”katanya.

 

Sumber  : https://kompas.id/baca/utama/2018/04/17/terbitkan-peraturan-anti-slapp/