Pekerjaan Rumah Pemerintah Untuk Akselerasi Penerapan Konservasi Energi di Indonesia

Konservasi energi nampaknya masih merupakan anak tiri dalam pengelolaan energi di Indonesia. Selama ini, pengelolaan energi hanya berfokus pada penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan. Hari Konservasi Energi Sedunia, yang diperingati pada 14 Desember tiap tahunnya, seharusnya dapat dijadikan momentum oleh Pemerintah untuk refleksi betapa pentingnya isu ini.

Pentingkah Konservasi Energi?

Pada dasarnya, konservasi energi dilakukan untuk dapat melestarikan sumber daya energi yang ada di dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Banyak pihak yang tidak terlalu menggubris pentingnya konservasi energi. Padahal, adanya konservasi energi juga merupakan usaha untuk menurunkan emisi CO2 Indonesia sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Bahkan, dengan menerapkan konservasi energi dapat membantu Indonesia untuk mencapai target 29% dalam pemenuhan komitmen NDC Indonesia.

Perlu disadari bahwa konservasi energi bukan tentang bagaimana kita dapat membuat sumber daya energi yang terbatas ini dapat tersedia hingga jangka waktu yang panjang, namun bagaimana kita dapat mengelola permintaan terhadap sumber daya energi yang terbatas tersebut dan memungkinkan sumber daya tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan. Tentu, tanpa adanya konservasi energi sumber daya energi yang ada saat ini lama kelamaan akan hilang atau habis.

Tapi tidak hanya itu, konservasi energi sebenarnya juga dapat berperan untuk mengurangi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sara Hayes dan Cassandra Kubes – dalam penelitiannya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat bertajuk “Saving Energy, Saving Lives” (2018) menemukan bahwa pengurangan konsumsi listrik sebesar 15% per tahun dapat berpengaruh terhadap penurunan PM2.5 sebanyak 11%, penurunan emisi NOx sebesar 18% dan SO2 sebesar 23% serta penurunan COsebesar 14%. Hal ini dikarenakan dengan adanya konservasi energi dapat menurunkan jumlah pembangkit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik suatu negara.

Sebenarnya, Pemerintah telah menetapkan beberapa target dalam konservasi energi, diantaranya:

  • Mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga 2025.[1] Adanya target ini untuk mengukur efisiensi penggunaan energi di sebuah negara, dengan membandingkan jumlah konsumsi energi per produk domestic bruto. Semakin rendah angka intensitas energi, semakin efisien penggunaan energi di sebuah negara;
  • Mencapai elastisitas energi kurang dari 1 pada 2025.[2] Elastisitas energi juga untuk mengukur efisiensi penggunaan energi di sebuah negara, namun perbedaannya adalah dengan membandingkan laju pertumbuhan konsumsi energi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah elastisitas energi, maka semakin efisien penggunaan energi di suatu negara; serta
  • Mencapai penghematan energi final sebesar 17% pada 2025.

Namun, bagaimana kebijakan untuk mencapai target tersebut belum terlihat dengan jelas. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (2018) mendetailkan bahwa potensi penghematan energi paling besar dapat diperoleh dari sektor transportasi, yakni sejumlah 362 juta SBM, yang kemudian diikuti oleh sektor industri sebesar 232 juta SBM, rumah tangga sebesar 120 juta SBM, dan komersial sebesar 42 juta SBM.[3] Oleh karena itu, seharusnya kebijakan-kebijakan ke depan perlu dirancang untuk mencapai target dari masing-masing sektor ini menjadi penting.

Pekerjaan Rumah Pemerintah Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat bahwa perlu adanya usaha untuk melakukan konservasi energi bahkan dari tahap awal penyediaan energi hingga akhir pemanfaatan energi. Di sisi penyediaan energi, konservasi energi dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi dan pengoperasian sistem yang efisien energi serta pemilihan sarana dan prasarana yang menggunakan energi yang efisien.[4] Dalam tahap pengusahaan dapat dilakukan dengan diversifikasi energi. Sementara itu, dalam tahap pemanfaatan dapat dilakukan dengan manajemen energi secara hemat dan efisien.[5]

Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah mendetailkan beberapa rencana kerja yang seharusnya dilaksanakan. Bahkan terdapat beberapa rencana kebijakan yang seharusnya telah terbit paling lambat pada 2019 ini. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut banyak yang masih belum diterbitkan. Berikut adalah perbandingannya:

No.

Rencana Program

Instansi

Status Progress pada 2019

1

Penyusunan Permen Perindustrian terkait perencanaan kebutuhan dan efisiensi energi sektor industri

Kementerian Perindustrian

Belum terbit

2

Penyusunan Permen Perhubungan terkait peta jalan pengembangan moda transportasi untuk mendukung penyusunan peta jalan pengembangan moda transportasi berdasarkan rencana diversifikasi energi sektor transportasi

Kementerian Perhubungan

Belum terbit, meskipun sudah ada beberapa peraturan terkait yang dapat diarahkan untuk diversifikasi energi sektor transportasi seperti Perpres No. 55 No. 18 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029. Namun, dalam perencanaan ini tidak secara langsung mengaitkan dengan isu energi.

3

Menerbitkan Permen Perindustrian terkait standar industri hijau untuk mendukung penyusunan standar intensitas energi

Kementerian Perindustrian

Telah terbit 6 Permenperin pada 2019 untuk standar industri hijau di 6 sektor

4

Menerbitkan Permen ESDM terkait tingkat efisiensi pembangkit listrik

Kementerian ESDM

Belum terbit

5

Menyusun Permen ESDM terkait dengan eco-building untuk penerapan desain rumah sesuai dengan standar energi efisien

Kementerian ESDM

Belum terbit, namun terkait dengan eco-building dapat mengacu ke Permen PUPR No. 92/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau

6

Menyusun Permen ESDM terkait Demand Side Management untuk managemen sisi pengguna antara penyedia listrik dan pengguna listrik

Kementerian ESDM

Belum terbit

7

Menyusun Permen Perindustrian tentang Pemanfaatan peralatan produksi hemat energi

Kementerian Perindustrian

Belum terbit

8

Menyusun Permen ESDM terkait kebijakan usaha jasa konservasi energi untuk implementasi proyek efisiensi energi

Kementerian ESDM

Permen ESDM No. 39 Tahun 2017 jo. Permen ESDM No. 12 Tahun 2018

9

Menyusun peraturan pemerintah yang diperuntukan untuk diversifikasi energi, diantaranya:

(1)  Peraturan Presiden percepatan pembangunan Energi Baru Terbarukan

(2)  Permen ESDM kebijakan pembelian listrik dari tenaga gasifikasi batubara

(3)  Permen ESDM terkait pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk PLTU Mulut Tambang, gasifikasi batubara, dan batubara tercairkan

Kementerian ESDM

Untuk nomor (1) dan (2) belum terbit.

Untuk nomor (3) ada Permen ESDM No. 19 Tahun 2017 namun tidak mengatur terkait gasifiasi batubara dan batubara tercairkan

10

Menyusun Instruksi Presiden untuk percepatan subsitusi BBM dengan gas sektor transportasi

Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah

Belum terbit

 

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk mencapai target konservasi energi nampaknya masih menemui jalan panjang dan Pemerintah masih memiliki berbagai pekerjaan rumah untuk menerbitkan berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi konservasi energi di Indonesia.

Namun diluar itu, nampaknya Pemerintah dapat mulai dari hal-hal kecil yang berskala individu untuk menggalakkan konservasi energi, yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. Masyarakat nampaknya masih belum tersosialisasikan tentang bagaimana pentingnya konservasi energi dan kaitannya dengan lingkungan hidup. Tentu, tindakan hemat energi ini terlihat seperti tindakan berskala kecil, namun apabila dilakukan secara masif tentu dapat berdampak besar. “Spare a watt; save a lot”!

 

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ps. 9.

[2] Ibid.

[3] Direktorat Konservasi Energi, Kementerian ESDM, “Data dan Informasi Konservasi Energi 2018”, (Jakarta; ESDM, 2018), hlm. 14.

[4] Peraturan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, ps. 10

[5] Ibid., ps. 12

Catatan Korupsi di Sektor Ketenagalistrikan

Tahun 2019 tampaknya merupakan tahun kelam bagi sektor ketenagalistrikan Indonesia. Akselerasi pembangunan untuk sektor ketenagalistrikan, sayangnya dinodai oleh berbagai catatan hitam, khususnya kasus korupsi. Pembenahan tata kelola sudah semestinya menjadi fokus agar pembangunan ketenagalistrikan memang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sekelumit Catatan Korupsi Sektor Ketenagalistrikan Pada 2019

Salah satu kasus yang cukup mengejutkan adalah penahanan Diretur PT. PLN (Persero) Sofyan Basir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2019. Sofyan ditahan oleh KPK atas dasar dugaan suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1. Dalam perkara suap tersebut, KPK menduga Sofyan Basir membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan rekan-rekan dalam mempermudah langkah pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo, untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1. KPK juga menduga Sofyan menunjuk langsung Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek listrik tersebut serta menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dan PT. BNR serta China Huadian Engineering Company Ltd tanpa prinsip kehati-hatian dan kajian teknis yang matang. Sekalipun begitu, pada November 2019 Pengadilan membebaskan Sofyan karena tidak terbukti membantu terjadinya suap tersebut.

Tidak hanya itu, pada awal 2019 kasus proyek sewa kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) atau tongkang pembangkit listrik PLN yang direncanakan pada 2015 kembali mencuat. Proyek pembangkit ini telah masuk ke RUPTL PT. PLN (Persero) periode 2015-2024 dan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi 230 ribu pelanggan di lima wilayah, yakni Ambon, Kupang, Lombok, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Sejak awal, proses pengadaan proyek ini sudah terlihat penuh kejanggalan dan sekalipun dilakukan secara tender, namun secara spesifikasi terlihat cenderung untuk meloloskan salah satu pihak.[1] Selain itu, terdapat beberapa kejanggalan seperti adanya kesalahan dalam perhitungan harga perkiraan sendiri yang menyebabkan nilai kontrak sewa kapal listrik per tahun membengkak, hingga tidak adanya rekomendasi value for money[2] atas kontrak yang dibuat oleh PLN tersebut.[3]

Selain itu, di akhir tahun ini juga kembali dikejutkan dengan adanya dugaan suap dalam proyek PLTU Cirebon 2 dengan kapasitas 1 x 1.000 MW.[4] Pertama, terkait dugaan suap dalam proses perizinan untuk kelancaran pembangunan PLTU 2 Cirebon. Selain itu, terdapat pula dugaan adanya praktik korupsi dalam pembangunan PLTU Cirebon 2 yang bertentangan dengan RTRW Kabupaten Cirebon. Adapun kasus ini saat ini sedang dalam proses pengusutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembenahan Tata Kelola Menjadi Hal Penting

Beberapa kasus diatas hanyalah sebagian dari carut marutnya proses pengadaan dan perencanaan pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan ini. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pengadaan menjadi persoalan. Kini, ditengah kondisi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya pembenahan sektor ketenagalistrikan dari sisi hulu menjadi penting. Hal pertama yang perlu dilihat adalah bagaimana proses pengadaan dalam sektor ketenagalistrikan ini. Saat ini, yang menjadi sorotan adalah mekanisme penunjukan langsung dalam proses tersebut.

Mekanisme penunjukan langsung pertama kali dikenal dalam proses pengadaan pembangkit listrik, khususnya PLTU Mulut Tambang melalui PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.[5] Penunjukan langsung ini sendiri merupakan metode pemilihan penyedia tenaga listrik dengan cara menunjuk langsung satu penyedia tenaga listrik.[6] Pada dasarnya, terdapat beberapa kriteria yang mendasari suatu pengadaan pembangkit listrik dapat dilakukan melalui metode penunjukan langsung, yakni a) Pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marginal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya; b) Pembelian kelebihan tenaga listrik; c) Sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau d) Penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.[7]

Untuk selanjutnya, arahan untuk melakukan penunjukan langsung, khususnya dalam PLTU Mulut Tambang, diterjemahkan dalam Permen ESDM No. 19 Tahun 2017. Sayangnya, tidak ada kriteria yang jelas bagaimana detail bagaimana skema ini dilakukan. Pada dasarnya, mekanisme penunjukan langsung ini memang logis untuk dilakukan dalam pengadaan PLTU Mulut Tambang, yang mana pembangkit listrik sudah menjadi satu kesatuan dengan tambang batubaranya. Namun, bagaimana aturan main dalam pengadaan skema ini dan bagaimana pengawasan pemerintah menjadi hal yang penting, mengingat selama ini mekanisme pengadaan bertumpu pada PT. PLN (Persero) sebagai pembeli tenaga listrik. Di satu sisi, PLN telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 0336 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penunjukan langsung bisa dilakukan selama anak usaha PLN turut andil dalam proyek. Namun, tetap saja peraturan tersebut tidak memuat kewajiban anak usaha PLN untuk menyelenggarakan lelang untuk mencari mitra. Kalaupun dilakukan, tidak juga jelas seberapa ketat proses lelang tersebut.[8]

Belum lagi isu transparansi selama proses perencanaan hingga proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut. Penyusunan RUPTL oleh PLN yang cenderung tertutup dan tidak dijelasnya kriteria pengesahan RUPTL oleh Menteri ESDM menjadi salah satu permasalahan penting. Selama ini RUPTL selalu dianggap sebagai dokumen rencana bisnis perusahaan, namun di lain sisi perlu dipahami bahwa RUPTL yang disusun PLN merupakan sebuah perencanaan untuk penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan demi kepentingan umum.[9] Dalam hal ini, masyarakat dapat turut mengawasi bahwa segala keputusan yang diambil dalam perencanaan ketenagalistrikan tersebut memang dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan publik sebaik mungkin. Di lain sisi, transparansi dari sisi perencanaan dan pengadaan juga dapat mendorong pengembang-pengembang untuk dapat berinovasi dalam penyediaan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Tidak hanya dalam proses perencanaan dan pengadaan, proses perizinan-pun kini juga rawan korupsi, sebagaimana yang terjadi pada proyek PLTU Cirebon-2. Hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di sepanjang rantai perizinan. Sayangnya, selama ini proses pengurusan izin cenderung tertutup. Menanggapi hal ini, sebenarnya hal penting yang perlu dilakukan adalah membuka informasi yang tersedia untuk publik tentang proses perizinan di sektor ketenagalistrikan. Dengan cara ini, masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan energi untuk ketenagalistrikan dan memastikan penyelenggaraannya memang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Terlebih, masyarakat sendiri memang memiliki hak untuk melakukan pengawasan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007.[10]

Ke depan, sudah semestinya pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah memperketat pengawasan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. Yang mana, berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan ini berawal dari perencanaan hingga kegiatan tersebut beroperasi. Sayangnya, atas nama percepatan pembangunan, seringkali kewenangan ini tidak dipergunakan secara optimal. Hari Anti Korupsi sedunia ini seharusnya menjadi momentum Pemerintah untuk refleksi bahwa sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu sektor yang rawan korupsi dan urgen untuk segera dibenahi.
Selamat Memperingati Hari Anti Korupsi! (Grita)

---

[1] https://katadata.co.id/berita/2015/12/08/pengadaan-pembangkit-listrik-terapung-diduga-penuh-kejanggalan, diunduh pada 4 Desember 2019

[2] Berdasarkan definisi yang dari Bappenas, Value for Money adalah metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik.

[3] https://tirto.id/manipulasi-tender-proyek-kapal-listrik-pln-dnmk , diunduh pada 4 Desember 2019

[4] http://www.lbhbandung.or.id/usut-indikasi-korupsi-perizinan-pembangunan-pltu-cirebon-2/, diunduh pada 6 Desember 2019

[5] Ps. 3 ayat (4), Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, penjelasan ps. 25 ayat (2)

[7] Ibid., ps. 25 ayat (4)

[8] http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/116764-sofyan-basyir-tersangka-momentum-transparansi-pln/, diunduh pada 4 Desember 2019

[9] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ps. 46 ayat (1).

[10] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ps. 28

PLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Akhir-akhir ini, pembahasan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) kerap menjadi pembahasan menyusul arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mempercepat pembangunan pembangkit tersebut. Pada dasarnya, pembangunan PLTSa ini dilakukan sebagai salah satu program untuk memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tempat guna.[1] Secara umum, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kinerja untuk penanganan.[2] Dalam perkembangannya, nyatanya pembangunan PLTSa tidak hanya dilakukan untuk penanganan sampah saja, namun juga untuk memenuhi sumber kelistrikan di Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan peran energi terbarukan, disandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya di Indonesia seperti air, angin, hingga surya.

 

PLTSa Sumber Energi Terbarukan?

Di Indonesia, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) dikategorikan sebagai energi terbarukan. Secara historis, adanya definisi PLTSa sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Perpres No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang dalam bagian menimbang peraturan tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Bahkan dalam definisi PLTSa di peraturan tersebut juga telah diterangkan dalam pasal 1 angka 3 peraturan terkait, yakni:

“Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disingkat dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi thermal process meliputi gasifikasi, incinerator, dan pyrolysis”

Meskipun dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (peraturan yang menggantikan Perpres No 18 Tahun 2016) definisi terkait PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan tersebut sudah tidak ada, namun dalam implementasinya PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi terbarukan, khususnya ketika merujuk pada peraturan-peraturan di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2018 terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengategorikan PLTSa sebagai sumber energi terbarukan.  Saat ini PLTSa didefinisikan sebagai “Pengolah Sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji”.[3] Sayangnya, pengertian teknologi ramah lingkungan masih ambigu.

Secara khusus, peraturan perundang-undangan Indonesia mendefinisikan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.[4] Dalam implementasinya, anggapan sampah kota sebagai sumber energi terbarukan dikarenakan sampah termasuk dalam kategori bioenergi. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dalam artikel di laman resminya lebih mengkhususkan kembali bahwa tidak semua jenis sampah termasuk dalam kategori bioenergi, namun hanyalah yang bersumber dari sampah organik.[5]

 

PLTSa: Antara permasalahan lingkungan dengan percepatan pembangunan energi terbarukan

Pengkategorian PLTSa sebagai sumber energi terbarukan hingga saat ini kerap diperdebatkan. Terlebih karena penggunaan teknologi bakar atau termal kerap menjadi masalah karena mengandung permasalahan dari aspek lingkungan dan ekonomi, serta berkaitan juga dengan kesehatan manusia. Pada dasarnya penggunaan insinerator membuang emisi berupa dioksin atau senyawa yang berkarakteristik persisten, bioakumulatif dan karsinogen.[6] Selain itu, insinerator juga menghasilkan partikel halus serta logam-logam berat, termasuk merkuri, timbal, kadmium, tembaga dan seng. Kesemuanya ini dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Berbagai penyakit yang dapat timbul akibat terpapar sumber pencemar ini meliputi kanker, permasalahan reproduksi dan perkembangan, kerusakan pada sistem imun, hingga penurunan fungsi paru, kanker, serangan jantung, dan kematian dini.

Sayangnya, di sisi lain penetapan PLTSa sebagai energi terbarukan menjadikan pembangunan PLTSa menjadi diproritaskan dan diberikan berbagai kemudahan dipersamakan dengan pengembangan sumber energi terbarukan lainnya. Tentunya hal ini dilakukan untuk mengejar target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional Indonesia pada 2025. Hal ini sebagaimana tercantum dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan bahwa prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian.[7] Selain itu, kemudahan yang dapat didapatkan dalam pembangunan PLTSa sebagai sumber energi baru dan terbarukan meliputi pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan dan non-perizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik, hingga penyediaan subsidi.[8] Dalam tahap penyediaan tanah-pun pembangunan PLTSa juga dapat dikategorikan sebagai proyek strategis, yang ketentuan pengadaan tanahnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.

 

Berkaitan dengan harga pembelian tenaga listrik, saat ini harga pembelian tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) untuk PLTSa ditetapkan berdasarkan kapasitas. Untuk besaran sampai dengan 20 MW, harga pembelian dihargai sebesar USD 13.35 cent/kWh yang terinterkoneksi jaringan tegangan tinggi, tegangan menegah atau tegangan rendah. Adapun untuk kapasitas yang lebih dari 20 MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah, harga pembelian dihitung dengan perhitungan: 14,54 – (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PLN).

 

Penutup

Sebagai penutup, artikel ini menggaris bawahi bahwa pembangunan PLTSa memiliki dampak kesehatan dan dampak lingkungan yang luas. Mengategorikan PLTSa sebagai salah satu sumber energi terbarukan nyatanya memiliki berbagai risiko. Di tengah usaha Pemerintah Indonesia untuk terus menggenjot pengembangan energi terbarukan, tanpa adanya definisi yang jelas terkait pengembangan PLTSa, pembangunan PLTSa dengan sampah yang bersumber dari baik sumber organik dan sumber anorganik dapat dikategorikan sebagai pembangkit listrik yang diprioritaskan dan diberikan berbagai macam insentif atau kemudahan. Padahal pengembangan PLTSa dengan teknologi termal membutuhkan kajian dan pertimbangan secara mendalam serta menyeluruh. Jika memang ke depannya regulasi Indonesia masih menganggap PLTSa sebagai sumber energi terbarukan, perlu ada safeguard yang lebih ketat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk PLTSa sebelum pada akhirnya diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan seperti dalam pengembangan energi terbarukan yang lain. (Grita)

 

---

[1] Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, lampiran II.

[2] Ibid

[3] Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, ps. 1 angka 6.

[4] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, ps. 6

[5] Ditjen EBTKE, “Indonesia sebagai lumbung bioenergi dunia” http://ebtke.esdm.go.id/post/2011/01/17/70/indonesia.sebagai.lumbung.bioenergi.dunia

[6] “Bagaimana cara kerja incinerator dan apa saja bahaya tersembunyi dari incinerator” https://www.balifokus.asia/single-post/2016/06/14/Bagaimana-cara-kerja-insinerator-dan-apa-saja-bahaya-tersembunyi-dari-insinerator

[7] Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ps. 11 ayat (2)

[8] Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, ps. 14 ayat (2)

Biodiesel, Perkembangan Keberlanjutan Pemanfaatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Diawali sebagai langkah konkrit dalam bauran energi baru  dan terbarukan (EBT), maka kelahiran biodiesel merupakan bentuk rencana dan strategi penggunaan bahan bakar yang dianggap cukup efektif dalam pemanfaatan energi terbarukan yang sudah mendunia di beberapa belahan negara, salah satunya Indonesia. Dalam forum diskusi interaktif yang diadakan oleh  World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, mengundang beberapa aktor pemerintahan, NGO serta pihak swasta dengan mengangkat pembahasan mengenai “Menjawab Tantangan dan Peluang Keberlanjutan Industri Biodiesel Indonesia” pada Kamis, 27 Juni 2019 pekan lalu. Acara tersebut memberikan pencerahan mengenai bagaimana langkah positif ke depan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menstimulus adanya penggunaan biodiesel untuk mengurangi pemberdayaan bahan bakar fosil, sehingga digantikan secara tersier oleh biofuel dan upaya penerapan biofuel sebagai bahan bakar untuk pembangkit berbasis diesel.

Energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi sampai tahun 2050 telah ditargetkan dalam Kebijakan Energi Nasional mencapai 31%. Hal itu secara implisit dijelaskan oleh Dirjen EBTKE, dari Kementrian ESDM, F.X. Sutijastoto, yang untuk selanjutnya menerangkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bahan bakar pembangkit yang ramah lingkungan berkaitan erat dengan fokus dimensi sebagai inti konsep untuk mencapai energy trilemma yang berimbang, di dalamnya termuat antara lain ialah energy equityenergy security dan environmental sustainability. Baginya, di Indonesia, tantangan untuk mencapaienergy equity ada diantara usaha untuk menyeimbangkan accessibility dengan affordibility. hal ini mengingat tingkat keekonomian masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga hal-hal yang perlu dipersuasifkan untuk memiliki tujuan akhir yang tetap pada kesejahteraan rakyat, iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan.

Selanjutnya, target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disampaikan oleh Dirjen EBTKE pada realisasi 2018 dalam rasio persenannya paling tinggi dipegang oleh minyak bumi sebesar, 40,21%, disusul oleh batu bara sebesar 33,7%, 20,1% gas bumi dan terakhir energi baru terbarukan (EBT) sebesar 6,2%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi di tahun sebelumnya, masih jauh dengan target pemerintah dalam penggunaan EBT masih jauh dari target yang semestinya dicapai pada tahun 2025 bahkan 2050 nanti. Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi, apabila dipandang sebagai satu keharusan untuk diberlakukan, maka pemerintah seharusnya lebih gencar dalam memikirkan penerapan dalam core energy trilemma dengan dititik beratkan pada  environmental sustainable, yang mana penggunaan EBT ini sendiri nantinya tentu saja akan menekan pertumbuhan emisi gas karbon dari jenis-jenis pembangkit sebagai salah satu penyebab utama polusi udara yang terus meningkat dari penggunaan batu bara dibandingkan dengan penggunaan biofuel.

Transformasi pemanfaatan biofuel dibandingkan bahan bakar fosil menurut Dirjen EBTKE, F.X. Sutijastoto, diharapkan dapat memberdayakan produksi kelapa sawit di Indonesia dengan mengandalkan populasi petani sebagai salah satu ciri khas mata pencaharian rakyat Indonesia. Namun lebih jauh lagi, diharapkan dapat menekan angka terus meningkatnya polusi udara. CPO (Crude Palm Oil) atau biasa dikenal dengan kelapa sawit, merupakan salah satu gagasan yang ditawarkan Pemerintah untuk bauran energi baru terbarukan (EBT) disubsidikan dengan bahan bakar solar, atau dikenal dengan B20 yaitu 20% biodiesel dan 80% bahan bakar solar yang juga berlaku untuk beberapa jenis pembangkit salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).  Hal ini secara tidak langsung diaminkan oleh Dirjen EBTKE bahwa kini, lahan kering yang dimiliki petani-petani pun sekarang dapat dipergunakan kembali untuk selanjutnya membentuk simbiosis mutualisme antara Pemerintah dengan masyarakat. Adapun pemaparannya yang disampaikan oleh Dirjen EBTKE, bahwa bio-bio berbasis CPO atau energi terbarukan kini memberikan nilai jual bahwa untuk target-target energi baru serta  proyek optimalisasi biofuel berbasis CPO dan bioenergi.

Dampak Negatif dan Positif Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bidang Ketenagalistrikan

Tidak dapat dipungkiri potensi sumber daya yang ada di Indonesia sangat mendukung sekali untuk melancarkan perjalanan energi baru terbarukan (EBT). Dalam menyokong kebutuhan energi yang terus menerus, biodiesel lahir sebagai langkah memantapkan penggunaan biofuel sebagai energi baru terbarukan (EBT). Beberapa pemangku kepentingan seperti petani kelapa sawit dan industri kelapa sawit, industri migas dan PLN yang memiliki dampak langsung dalam proyek-proyek strategis negara di bidang kelistrikan yang dibangun melalui bauran energi baru terbarukan (EBT).

Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang nantinya akan berdampak langsung di bidang pembangkit listrik melalui bahan bakar yang dipakainya yaitu biodiesel, sebenarnya memiliki dampak positif, diantaranya ialah kadar polusi udara yang dihasilkan cenderung akan menurun, kemudian penggunaan bahan bakar lainnya mendukung keberadaan energi baru terbarukan. Langkah ini dianggap cukup realistis karena secara langsung mendukung pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan maksimal. Selain itu, menurut penyampaian Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) bahwa penggunaan biodiesel ini telah dapat diterapkan di kendaraan-kendaraan dengan penggunaan bahan bakar solar dan perusahaan produksi kendaraan-kendaraan tersebut telah mendukung kehadiran dari biodiesel ini. Hal ini tentu memberikan respon yang positif dalam perkembangan energi baru terbarukan dibidang industri bermotor.

Setali tiga uang, dampak positif tersebut tidak terlepas dari dampak negatif yang juga mengiringi langkah awal penggunaan biodiesel sebagai salah satu bentuk sikap suportif dari bauran energi baru terbarukan (EBT). Beberapa pendapat negatif yang juga perlu diperhatikan dalam penggunaan bauran energi baru terbarukan (EBT) yaitu dari Traction Energy Asia (TREN ASIA), Tommy A. Pratama, dirinya menyebutkan bahwa biodiesel diantaranya diproduksi dari hutan primer, hutan sekunder, kelapa sawit dan semak belukar. Bahwa sebenarnya faktor utama emisi produksi biodiesel meningkat adalah perkebunan, Land Use Change (LUC), POME dan transportasi. Kemudian methane capture mampu mereduksi emisi POME hingga 50% serta peningkatan produktivitas petani sangat diperlukan agar petani dapat memaksimalkan lahan yang ada dan menghindari ekspansi lahan baru, serta yang terakhir ialah traceability produk menentukan tinggi rendahnya emisi produksi biodiesel. Sehingga, dengan demikian apakah penggunaan biodiesel tidak lebih berbahaya dari penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit? menjawab kepastian pertanyaan ini, tentunya dapat dibuktikan langsung ketika secara serentak penggunaan biodiesel ini diberlakukan. Sehingga dapat mengukur dampak-dampak yang akan terjadi nantinya dan menjadi perbandingan dalam kebutuhan penggunaan energi biofuel di Indonesia

 

Simpulan

Indonesia sebagai negara agraris tentu seharusnya sangat mendukung pengembangan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) apalagi sejauh ini, hal tersebut dijaminkan sebagai langkah pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan diberbagai sektor memiliki dampak yang serius, apalagi bila dilihat oleh masing-masing pemangku kepentingan. Diantaranya, Pemerintah yang dalam hal ini memenuhi kewajiban mengenai kebijakan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang menginstruksikan untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN sebagai bahan bakar lain. Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 untuk dibentuk Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. Hal-hal tersebut secara langsung beririsan sehingga mengeluarkan pertanyaan tentang Bagaimana langkah Pemerintah yang terdekat dalam melancarkan program bauran energi baru terbarukan (EBT)? Bagaimana konsistensi nilai keekonomian yang Pemerintah jaminkan apabila terjadi deforestasi akibat pemanfaatan bauran biofuel kepada para petani? Sejauh apa efektifitas bauran bahan bakar nabati dapat digunakan dalam pembangkit ketenagalistrikan?

Hal-hal yang perlu dipecahkan bersama melalui kerjasama antara pemangku kepentingan yang berada didalamnya, baik oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat yang turut serta berperan aktif dalam mengawal proses pemanfaatan bauran energi baru terbarukan (EBT).
(Tasya)

 

Mampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Telah menjadi pembahasan umum bahwa hingga saat ini pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (“EBT”) di Indonesia masih belum maksimal dan terkendala banyak isu. Setidaknya hal inilah yang diidentifikasi oleh berbagai pakar dalam Seminar “Strategi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik” di Institut Teknologi Bandung, 26-27 November 2018. Secara khusus, Eddie Widiono, dari Prakrasa Jaringan Cerdas Indonesia, menyatakan bahwa baru sekitar 1% pembangkit energi baru terbarukan yang terpasang dari seluruh total potensi, sebesar 866 GW. Tidak hanya itu, Eddie mengungkapkan fenomena bahwa penetrasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT nyatanya turun dari tahun 2009 hingga 2016. “Pada 2009, penetrasi pembangunan pembangkit EBT kita sudah mencapai 11% kWh, namun di tahun 2016 angka ini turun mencapai 7%. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTU Batubara ternyata lebih cepat”, pungkasnya. Sekalipun begitu, Eddie menyatakan bahwa melihat tren ini, perlu dilakukan langkah strategis agar target pengembangan EBT sebesar 23% pada 2025 tercapai.

Lebih jauh, dalam Seminar yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini, para pembicara sepakat bahwa langkah strategis ini merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Isu yang menjadi fokus tidak lagi hanya bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai target pengembangan EBT tersebut. Namun, terdapat isu besar lainnya yang menjadi pembahasan yakni bagaimana pembangkit berbasis EBT ini dapat dioptimalkan untuk menopang pemenuhan kebutuhan kelistrikan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangkit berbasis EBT memiliki peran bukan hanya dalam mendorong pengembangan energi yang rendah emisi, namun juga dapat menjadi jawaban atas permasalahan elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil. Selain itu, secara umum pengembangan EBT ke depannya juga diprediksikan akan jauh lebih murah dibandingkan pembangkit berbasis energi fosil. Pertanyaannya kini, apakah benar EBT mampu menjadi penopang pemenuhan kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia?

 

Pengembangan EBT Dalam Kerangka Pemenuhan Energy Trilemma

Saat ini, pengembangan pembangkit berbasis EBT digadang untuk dikembangkan karena isu lingkungan terhadap energi fosil yang semakin menguat. Namun perlu dipahami bahwa dalam penyediaan listrik kepada masyarakat, hal yang perlu dikedepankan bukan hanya pertimbangan lingkungan saja. Sebagaimana dirilis oleh World Energy Council, dimensi yang perlu diperhatikan dalam penyediaan energi, termasuk ketenagalistrikan, kepada masyarakat adalah energy security (keamanan pasokan), energy equity (aksesibilitas dan keterjangkauan), serta environmental sustainability (pembangunan rendah emisi). Adapun ketiga indeks ini tercakup dalam Energy Trilemma Index yang kerap digunakan di berbagai negara untuk mengukur performa kebijakan energi mereka. Berangkat dari hal ini, pembangkit berbasis EBT memang diyakini menjadi jawaban untuk dimensi environmental sustainability. Namun bagaimana pembangkit EBT ini dapat dioptimalkan untuk menjamin keamanan pasokan dan aksesibilitas kepada penyediaan listrik?

Lukman Prananto, Senior Vice President Pina Center for Private Investment Bappenas, menyatakan bahwa dalam “Visi Indonesia 2050” yang dirancang oleh Bappenas, prioritas pengembangkan EBT ke depannya adalah dengan menjadikan Bio Energi, Air, dan Panas Bumi sebagai energi primer tumpuan untuk beban dasar (base load) kelistrikan Indonesia. Hal ini mengingat sifat sumber energi ini yang konsisten dan dapat menyediakan energi sepanjang hari, tanpa harus bergantung kepada sinar matahari atau keberadaan angin. Terlebih, mengutip data potensi yang dipaparkan oleh Eddie Widiono, Indonesia memiliki limpahan potensial kapasitas dari air, panas bumi, dan bio energi. Dipaparkan bahwa potensi pembangkit air kita mencapai 75 GW, panas bumi 29 GW, serta bio energi 34 GW. Untuk itu, menjadikan sumber energi ini menjadi tumpuan base load merupakan solusi yang layak.

Disamping itu, mengutip riset dari Benjamin Matek dan Karl Gawell (2015) bertajuk “The Benefits of Baseload Renewables: A Misunderstood Energy Technology”, pada masa terdahulu, berbagai negara menjadikan batu bara sebagai tumpuan base load mereka. Khusus untuk di USA, pembangkit berbasis batubara ini dioperasikan bersamaan dengan pembangkit nuklir. Namun kini dapat terlihat bahwa keandalan pembangkit berbasis bioenergi, air, dan panas bumi, dapat dipersamakan dengan pembangkit batubara konvensional tersebut dan dapat diintegrasikan tanpa membutuhkan back-up. Terlebih pembangkit listrik berbasis panas bumi. Pembangkit ini dapat beroperasi sangat efisien ketika dioperasikan terus menerus tanpa gangguan. Berkaitan dengan keuntungan ketiga energi ini dipergunakan sebagai base load, riset tersebut juga mengatakan bahwa hal ini dapat menghasilkan emisi yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan EBT yang berbasis intermittent dan mengkombinasikannya dengan pembangkit berbasis gas atau stored-energy sebagai back-up.

Disamping mengutamakan ketiga sumber energi tersebut sebagai base load, George Djohan, Country Leader GE Gas Power Systems Indonesia, memaparkan isu lain dalam mengoptimalkan pembangkit EBT yang bersifat intermittent, yang umumnya adalah energi angin dan surya. Permasalahan terbesar dari kedua jenis energi ini adalah adanya ketidakcocokan antara supply dan demand. Mengingat sifat energi angin dan surya yang “sewaktu-waktu”, tentu energi ini tidak dapat digunakan untuk memenuhi demand terhadap listrik sepanjang hari. Misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dapat berfungsi secara optimal pada siang hari, namun tidak dapat berfungsi secara optimal pada saat peak-load atau beban puncak (sekitar pukul 18.00- 20.00), dikarenakan ketiadaan sumber energi pada saat tersebut. Melihat sifatnya yang intermittent ini tentu diperlukan elemen lain yang dapat menjadi jawaban atas gap ini. Pertanyaannya kini, elemen apa sajakah yang diperlukan untuk menopang pengembangan pembangkit EBT yang bersifat intermittent ini?

 

Kombinasi Energy-Mix Dalam Menjawab Tantangan Pengembangan EBT Intermittent

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa isu yang masih gencar dibahas adalah bagaimana mengatasi sifat intermittent dari EBT, khususnya angin dan surya, apabila ingin menggunakan kedua energi tersebut sebagai tumpuan kelistrikan di suatu wilayah. Menjawab hal ini, Jesus de La Fuente, Regional Salaes Manager PT. Siemens, menjelaskan bahwa hybrid solutions atau pengkombinasian penyediaan kelistrikan dari berbagai elemen adalah jawaban yang tepat. Hybrid solutions ini perlu dikedepankan mengingat masing-masing pembangkit memiliki kelemahannya masing-masing. Baginya, pembangkit berbasis EBT memang tidak menghasilkan emisi dan ekonomis, namun tidak dapat diandalkan karena sifat intermittent-nya.

Untuk mengatasi hal ini, George Djohan berpendapat bahwa pembangkit berbasis gas alam (PLTG) dapat digunakan sebagai penopang sifat intermittency tersbebut. Beberapa alasan yang George ungkapkan adalah karena pembangkit ini fleksibel karena memiliki respon yang cepat dan real time, dari sisi investasi cukup terjangkau, dapat dibangun dalam waktu singkat, dan yang terpenting adalah dapat diandalkan dengan cepat ketika produksi pembangkit EBT sedang menurun. Kebutuhan adanya pembangkit yang bersifat fleksibel untuk mendampingi pembangkit EBT juga diamini oleh Syawalinto Rahmaputro dari PT. Wartsila. Baginya pembangkit yang fleksibel ini diidentifikasi dengan dapat dinyalakan di bawah lima menit, kemudian dalam kondisi drop, dapat dibenahi dalam satu menit, hingga sanggup beroperasi pada load yang rendah. Hal ini terlihat dalam pembangkit listrik berbasis gas alam tersebut.

Pada dasarnya, penggunaan pembangkit listrik berbasis gas untuk menopang saat ada peak load telah direncanakan dalam RUPTL PT. PLN (Persero) 2018-2027. Namun, melansir dari beberapa pemberitaan di media akhir-akhir ini, tren ini akan berubah. Merujuk pada rencana perubahan RUPTL PT. PLN (Persero) 2019-2028, kapasitas pembangkit listrik berbasis gas ini akan dipangkas. Hal ini dikarenakan harga gas diprediksikan akan naik dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga listrik itu sendiri. Sebagai gantinya, dalam beberapa media, Direktur Utama PT. PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan bahwa pembangkit listrik yang digunakan khusus untuk memikul peak load akan lebih efektif apabila menggunakan energi terbarukan, khususnya pembangkit berbasis air dan panas bumi. Hal ini mengingat pembangkit berbasis energi terbarukan akan jauh lebih murah dibandingkan pembangkit berbasis gas.

Tambahan lainnya, Jesus mengatakan mengkombinasikan pembangkit berbasis gas alam untuk memikul peak load nyatanya belum cukup untuk mendukung keandalan pemenuhan tenaga listrik. Baginya, pembangkit berbasis gas memang dianggap dapat digunakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan listrik serta ekonomis, namun tidak dapat menjadi back-up secara cepat. Untuk itu, perlu juga menggabungkan kedua elemen ini dengan energy storage atau menyimpan energi yang dihasilkan pada satu waktu tertentu untuk digunakan di lain waktu. Meskipun tidak dapat digunakan secara kontinu, energy storage dianggap memiliki respon yang cepat ketika ada masalah dalam sistem ketenagalistrikan. Selain itu, stored-energy ini juga dianggap rendah emisi, sehingga menjadi pilihan yang baik untuk membantu menopang sistem kelistrikan Indonesia. Melihat pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengkombinasian penggunaan pembangkit EBT, pembangkit yang fleksibel (khususnya yang berbasis gas alam), dan energy storage dianggap dapat menjawab tantangan penyediaan tenaga listrik yang andal, terjamin, dan fleksibel.  

 

Penutup: Partisipasi Publik Masih Terbatas Dalam Mengawal Pengembangan EBT

Melihat diskusi yang tersebut di atas, sebenarnya secara umum dapat tergambar bahwa pembangkit berbasis EBT dapat dijamin keandalannya sebagai penopang kelistrikan Indonesia. Baik dengan menjadikan pembangkit EBT sebagai base-load secara keseluruhan, maupun menopangnya dengan pembangkit yang fleksibel dan energy storage untuk menopang peak-load dan saat darurat. Adanya potensi ini tentu perlu dikawal keberlangsungannya dari hulu ke hilir agar dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Mengutip paparan Hakimul Batih, Indonesian Institute for Energy Economics, siklus penuh pengembangan EBT ini ada mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Mengingat penyediaan tenaga listrik merupakan usaha yang termasuk dalam cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka pengawalan dari hulu atau sisi perencanaan adalah hal yang paling penting. Sayangnya, partisipasi publik cukup dibatasi dalam tahap perencanaan ini.

Dari sisi perencanaan, hal yang dapat publik lakukan salah satunya adalah dengan mengawal penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (“RUED-P”) yang saat ini tengah dibahas di hampir seluruh provinsi di Indonesia atau Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/Kota (“RUED-K”. Dalam RUED-P ini nantinya akan ditetapkan target pembangunan pembangkit tenaga listrik per provinsi hingga 2050. Penting untuk diperhatikan seberapa besar bauran pembangkit berbasis EBT yang akan dibangun di daerah tersebut. Adapun berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi, masyarakat memiliki peran untuk memberikan gagasan, data dan/atau informasi secara tertulis dalam penyusunan RUED-P tersebut. Sayangnya, pemberian gagasan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak Kepala Satuan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi mengumumkan rencana penyusunan RUED-P dan RUED-K melalui laman (website) Pemerintah atau media lainnya. Sekalipun begitu, dalam tahap implementasi Hikamul mengatakan bahwa terdapat uji publik dalam penyusunan RUED-P yang dapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat daerah. Uji publik ini dilakukan setelah finalisasi dokumen RUED-P dan naskah akademik itu sendiri.

Disamping itu, perencanaan ketenagalistrikan yang juga seharusnya perlu dikawal adalah penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi. Dalam Rencana ini, juga ditetapkan terkait dengan arah pengembangan tenaga listrik ke depannya. Perlu untuk diperhatikan sejauh apa RUKN dan RUKD memperhatikan target pengembangan pembangkit berbasis EBT dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Perlu juga diperhatikan bahwa berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, RUKN perlu merujuk pada RUEN. Maka perlu untuk dikawal bagaimana kesinambungan antara kedua dokumen perencanaan tersebut. Namun sayangnya, menurut Permen ESDM No. 24 Tahun 2015, tidak dijelaskan bagaimana keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan ini. Peraturan ini hanya menetapkan bahwa dalam penyusunan RUKN dan RUKD, perlu mengikutsertakan semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung di sektor ketenagalistrikan yang berada di wilayah administrasinya.

Lebih jauh lagi, seharusnya publik dapat diberikan ruang untuk mengawal penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), khususnya RUPTL yang disusun oleh PT. PLN (Persero). Hal ini dikarenakan dokumen ini berisikan terkait rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik yang sudah implementatif dibandingkan kedua dokumen perencanaan sebelumnya dengan target waktu yang lebih riil. Perlu untuk dikawal disini adalah bagaimana landasan pengambilan keputusan pemilihan energi primer untuk mengembangkan pembangkit listrik di satu daerah. Adapun penyusunan RUPTL ini perlu merujuk kepada RUEN serta mengacu kepada RUKN, sehingga perlu untuk dilihat apakah dokumen ini benar-benar telah mengimplementasikan visi misi pengembangan EBT sebagaimana dimaksud dalam kedua dokumen tersebut.

Sayangnya, hingga saat ini peraturan terkait dengan tata cara penyusunan RUPTL masih belum disahkan. Sekalipun begitu, merujuk kepada draf terakhir peraturan Menteri bersangkutan, penyusunan tidak dijelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dapat diakomodir dalam penyusunan rencana ini. Dalam draf terakhir peraturan ini, memang dijelaskan bahwa RUPTL disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Namun sayangnya, tidak dijelaskan bagaimana prinsip transparansi dan partisipasi ini diimplementasikan. Dalam praktiknya, publik hanya terbatas saat sosialisasi setelah RUPTL tersebut di revisi dan disahkan perubahannya setiap tahun. Untuk itu, kedepannya perlu didorong bagaimana partisipasi publik dalam penyusunan dokumen ini, mengingat dokumen inilah yang justru menjadi acuan yang paling implementatif dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT di Indonesia. (Grita)